会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis!

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

时间:2025-06-09 04:35:34 来源:quickq安卓官网入口 作者:休闲 阅读:849次

JAKARTA,quickq iphone DISWAY.ID--Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko memastikan program tabungan perumahan rakyat (Tapera) bukan upaya pemerintah untuk menggalang dana membiayai program makan siang gratis.

"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, enggak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis," kata Moeldoko saat ditemui di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

BACA JUGA:Moeldoko: Tapera Bukan Potong Gaji Atau Iuran Tapi Tabungan

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

BACA JUGA:Cegah Korupsi, Komite Tapera Dibentuk, Diketuai Kementerian PUPR

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

Apalagi, kata Moeldoko, untuk membiayai Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Apalagi untuk IKN. Semuanya sudah IKN sudah ada anggarannya. Tadi sudah dijelaskan," ucap eks Panglima TNI itu.

Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ia pun menjamin uang Tapera akan aman tanpa dikorupsi. Sebab, lanjut dia, pemerintah akan membentuk komite tapera guna mencegah terjadinya korupsi.

BACA JUGA:Moeldoko Jelaskan Dasar Program Tapera: 9,9 Juta Masyarakat Belum Punya Rumah

BACA JUGA:Tolak Iuran Wajib Tapera, Bos APINDO: Beban Pungutan yang Ditanggung Pengusaha sudah Besar

Moeldoko mengatakan hal itu dilakukan usai pemerintah berkaca dari sejumlah lembaga asuransi pemerintah yang terkena kasus korupsi, termasuk PT Asabri (Persero).

"Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Pengawasan salah satunya melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan Tapera, ketuanya adalah menteri PUPR, dengan anggota Menkeu, Menaker, komisioner OJK, dan profesional," kata Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko berharap dengan adanya pengawasan seperti itu, maka bisa bersifat transparan.

"Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam karena semua betul betul investasi akan dijalankan, pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK," tuturnya.

(责任编辑:探索)

相关内容
  • Jerman Protes Tarif Mobil AS: Kita Tak Boleh Mundur Hadapi Trump
  • 7 Gerakan Olahraga untuk Mengecilkan Perut Bergelambir
  • Staf Pribadi Rommy Diperiksa KPK
  • Soal Jabatan Fungsional TNI, Dwifungsi ABRI Hidup Lagi?
  • INFOGRAFIS: Jangan Sembarangan Menyeduh Teh, Ini Aturannya
  • Kasus Organ Vital Bau Ikan Asin Fairuz, Polisi Panggil Galih Ginanjar
  • Selamat Berlibur! Anies Baswedan: Jangan Lupa 3M!
  • Staf Pribadi Rommy Diperiksa KPK
推荐内容
  • Ahmad Sahroni Ungkap Besaran Sumbangan Pilpres ke Partai di Sidang SYL
  • Idrus Marham Sakit Kok Dituding Plesiran
  • Cek Kesehatan Gratis, 2 Penyakit Ini Paling Banyak Diderita Warga RI
  • Dana Pertamina Rp 4,6 T Mengendap di Venezuela, Luhut Binsar Tagih ke AS
  • Profil dan Rekam Jejak Mohamad Sohibul Iman, Sosok yang Maju Jadi Cawagub Anies Baswedan
  • Terima Pendaftaran Gibran Sebelum Revisi PKPU, KPU hingga Anwar Usman Digugat Rp 1 Triliun!