Masa jabatan Anies Baswedan sudah di penghujung akhir. Oktober 2022, Anies akan resmi lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, DPRD DKI akan menggelar Rapat Paripurna Pemberhentian Anies pada 13 September 2022.

Lengsernya Anies tersebut dinilai akan membuatnya kehilangan panggung utama dalam menjaga elektabilitas sebagai capres pada pilpres 2024. Anies akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI pada 16 Oktober 2022. Posisinya kemudian akan digantikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur yang akan dipilih Presiden Jokowi berdasarkan usulan Kemendagri dari DPRD DKI. Pj Gubernur ini akan bertugas sampai hasil Pilkada serentak 2024 selesai.

Baca Juga: Habis Naikkan Harga BBM, Terbitlah BLT: Gak Akan Cukup Pak Jokowi, Dampaknya Gak Main-Main!

Menyikapi hal ini, DPRD DKI sudah ancang-ancang. DPRD DKI sepakat menggelar Rapat Paripurna penyampaian pengumuman pemberhentian Anies- Riza Patria pada 13 September 2022. Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, penjadwalan tersebut disepakati seluruh jajaran Bamus dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali beserta jajarannya.

Pras menjelaskan, penjadwalan Rapat Paripurna tersebut merupakan amanat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada seluruh jajaran DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun ini. Rapat Paripurna harus digelar minimal 1 bulan sebelum masa jabatan selesai. Untuk itu, pihaknya sepakan menggelar Rapat Paripurna pada 13 September ini.

Menanggapi hal tersebut, Anies tampak santai. Baginya, Rapat Paripurna pemberhentian itu hal umum. Hal tersebut juga berlaku untuk kepala daerah lain yang masa jabatannya akan habis tahun ini.

Dia pun agar heran dengan sikap beberapa pihak yang meramaikan rencana Rapat Paripurna tersebut. "Yang heran, kok Jakarta yang menjadi berita. Padahal sudah semua tempat mengalami hal yang sama," ucapnya, kemarin.

Usai pensiun nanti, Anies mengaku akan beristirahat dulu. Namun, relawannya dari Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) sudah menyiapkan berbagai agenda untuk Anies usai lengser keprabon.

Ketua Umum GPMI Syarief Hidayatullah berencana akan mengerahkan puluhan ribu massa simpatisan Anies untuk mengantar dan menjemput jagoannya di hari terakhir bekerja.

"Tanggal 13 September Pada Rapat Paripurna Pemberhentian, kami akan datang ke Balaikota. Nanti pagi-pagi 16 Oktober, ribuan relawan Anies juga akan dikerahkan. Stand by di Lebak Bulus (rumah Anies) kita antar ke Balai Kota. Pulangnya kita arak ke rumah," kata Syarief, kepada Rakyat Merdeka.

Syarief mengaku, ide ini spontan dari relawan. "Sudah dipersiapkan nanti akan ada izin juga ke kepolisian. Jadi ini inisiatif warga dan relawan," tuturnya.

Setelah itu, relawan GPMI juga terus gerilya membuat simpul baru dengan beragam latar belakang di seluruh Indonesia. Berbagai simpul relawan Anies saat ini sedang mengkaji langkah dan sarana Anies, baik kegiatan langsung di lapangan atau di media sosial, untuk memberi panggung.

"Supaya popularitas dan elektabilitasnya terjaga. GPMI menjadwalkan Mas Anies road show ke beberapa daerah. Ke kampus, ke simpul relawan yang sudah punya banyak kegiatan. Insya Allah elektabilitas konsisten naik sampai resmi diusung dan jadi Presiden," yakin Dewan Pembina Relawan Indonesia Milenial (IM) Anies ini.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menganggap, setelah lengser dari Gubernur DKI, Anies akan kehilangan panggung utama. Namun, panggung lain akan muncul, meski tak sebesar saat menjadi gubernur.

"Dengan rekam jejaknya, Anies terbantu meski tanpa ada jabatan publik di 2023. Ini tahun produktif untuk sosialisasi, publik akan jauh lebih menghargai jika seorang tokoh mengampanyekan diri tanpa ada identitas jabatan publik," tutur Dedi.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio juga menilai, Anies akan benar-benar kehilangan panggung meski sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Hal itu terbukti dari sejumlah dinamika politik belakangan ini yang justru dimanfaatkan Anies.

Pria yang akrab disapa Hensat itu mengatakan, jabatan Gubernur DKI justru membuat Anies tak leluasa jika resmi dimajukan sebagai capres. "Begitu dia selesai, malah bebas bisa jalan-jalan ke seluruh penjuru Indonesia. Kan kalau sebagai Gubernur DKI, dia nggak bisa. Alasannya, ngapain Gubernur DKI jalan-jalan ke daerah lain," ucapnya.